PEJUANG Maluku yang bersimbah mempertahankan bumi rempah-rempah ini dengan keringat, darah dan nyawa mungkin akan menangis melihat negeri mereka berkecamuk pelbagai masalah. Seolah hasil jeri payah juang itu tak lagi bernilai. Warga miskin dan pengangguran meningkat drastis. Sementara segelintir orang yang mumpung mendapat kedudukan terus bergelora dalam semangat korupsi.

Konflik SARA tujuh tahun silam seyogyanya jadi cambuk  kita orang Maluku untuk bisa bercermin diri. Cambuk itu, tak hanya pada level akar rumput--grass root--tapi juga dilevel pengambil kebijakan—decetion maker—agar lebih mawas diri dan bukan bangga diri dengan atribut kekuasaan.

Harapan kita orang Maluku agar dapat bangkit dari keterpurukan konflik tujuh tahun silam bisa jadi tinggal mimpi. Mimpi buruk, dimana semangat membangun kembali sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat dengan konsep perimbangan hanya jadi slogan berkampanye. Namun, realisasi  konsep itu lebih kental “beraroma” kepentingan kelompok maupun individu.

Semangat korupsi yang dikobarkan terselubung telah menjadikan Maluku berada pada titik yang memprihatinkan dan rawan konflik. Sehingga ketegasan dalam menegakkan supremasi hukum jadi ancaman berdalih Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Dalih itu, justru menjadi “bom waktu” kita orang Maluku menuju kehancuran. Kehancuran yang sengaja diseting berdalih Kamtibmas.

Paradigma orang awam tidak dapat diterima pakai akal sehat. Bagimana tidak. Bahwa kebenaran isu Kamtibmas adalah sebuah kamuflase korupsi yang diseting secara terstruktur dari para pengambil kebijakan di daerah ini. Mungkin ada benarnya apa yang disampaikan Ketua Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku Jan Sariwating bahwa “Isu Kamtibmas hanya “hantu” koruptor.”—sebagaimana yang dikutip KBO Maluku--

Kecendrungan lemahnya penegakan supremasi hukum di Maluku, salah satu indikatornya adalah isu Kamtibmas. Acapkali, upaya hukum bagi koruptor selalu berakhir dengan kata pertimbangan Kamtibmas.  Isu ini begitu kuat di Pemerintah Pusat. Kasus-kasus dugaan korupsi kakap berakhir  dengan win-win solution.

Pempus dan penegakan hukum di Maluku memang terjebak dengan isu Kamtibmas sehingga negeri yang penuh dengan praktek korupsi itu, tidak pernah ada koruptornya. Kalau pun ada hanya koruptor kelas teri. Sementara para dalangnya terus bernari-nari ditengah mega korupsi yang dilakoninya.

Kini tinggal bagaimana sikap Pemerintah Pusat dalam menyikapi isu Kamtibmas. Apakah kita orang Maluku akan terus menerus menjadi wayang para dalang dengan dalih Kamtibmas? Apakah memang Negara ini bukan lagi Negara hukum? Ataukah kita akan kembali ke jaman jahilia dimana kita harus saling bunuh untuk memperoleh keadilan?

Maluku sebagai salah satu pilar provinsi yang punya andil dalam meletakan pondasi bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), apakah harus terus dibiarkan menderita dengan semangat korupsi yang dikobarkan?

Jangan lagi kita biarkan negeri ini menagis. Jangan lagi kita biar kan arwah pejuang kita di alam sana sedih hanya kerena sikap ragu-ragu Pemerintah Pusat  SBY-Jusuf Kalla dalam mengambil kebijakan untuk menegakkan supremasi hukum di Maluku. Mereka ragu karena Kamtibmas itu, berarti mereka ragu untuk melihat Maluku makmur.

Maluku butuh keadilan. Maluku adalah bagian dari NKRI. Karena itu, rakyat Maluku butuh keadialan untuk menegakkan hukum.

(Irfan Asyurah: Sekretaris DPD PKPB Maluku)