AMBON-Pemerintah Pusat (Pempus), diminta untuk tidak percaya terhadap isu Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), yang berkembang terkait upaya pemerintah dalam mengusut  dugaan korupsi di Maluku.

Sariwating mengatakan, lambatnya pengungkapan dugaan korupsi dana Negara miliyaran rupiah  di Maluku lebih disebabkan Pempus terjebak dalam lingkaran isu-isu Kamtibmas yang sengaja dihembuskan oknum-oknum tertentu guna melangengkan praktek korupsi yang terjadi di daerah ini.

“Saya jadi bertanya-tanya kenapa korupsi Maluku sulit diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal nilai korupsi yang terjadi di Maluku jauh lebih besar.  Apakah KPK takut untuk menangani kasus dugaan korupsi di Maluku,” tanya Sariwating.

Pria paru baya ini , tidak menepis jika isu Kamtibmas menjadi  “hantu” bagi Pempus dalam mengambil sikap terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Maluku. Padahal, kata dia,  “hantu” Kamtibmas itu hanya sebuah intrik untuk menakut-nakuti Pempus sehingga menempatkan Maluku pada titik rawan konflik.

Sesungguhnya, lanjut Sariwating, sikap ketakutan Pempus terhadap “hantu” Kamtibmas  hanya mainan para koruptor.  “Kalau kita mau jujur terhadap realita yang ada di Maluku membiarkan ketakutan terhadap “hantu” Kamtibmas justru akan membuat Maluku tetap terpuruk,”  tegas Sariwating.

Menurutnya, bagaimana Maluku bisa maju jika Pempus sendiri “dihantui” oleh rasa takut terhadap isu Kamtibmas, padahal rakyat di daerah ini tengah merindukan adanya ketegasan Pempus dalam menangkap para koruptor.  “Maluku negeri korupsi tapi tanpa koruptor,” kata Jan Sariwating.

Dikatakan, langkah Kejaksaan Tinggi Maluku dalam mengungkap dugaan korupsi di Dinas Sosial Maluku adalah sebuah realita dimana masyarakat begitu antusias untuk memberikan keterangan kepada tim penyidik.

Mereka rela, meninggalkan aktifitasnya seharian hanya karena ingin memberikan keterangan yang jujur kepada tim penyidik.  “Itu berarti masyarakat Maluku memang mendukung pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi. Dengan demikian apa yang menjadi isu Kamtibmas bisa termentahkan. Dan Pempus harus berkaca terhadap kasus ini,” tambah Sariwating.

 Dia mengimbau, kepada Pempus harus lebih bersikap tegas dalam menjemput bola atas laporan-laporan masyarakat maupun lembaga-lembaga anti korupsi yang menginginkan agar Maluku benar-benar bersih dari praktek-praktek korupsi yang telah membudaya di daerah  Maluku.

“Jangan lagi pempus terjebak dalam skenario isu Kamtibmas. Karena, isu itu sengaja dimainkan guna melegalkan praktek korupsi yang ada,” harap dia. (ongkie)