Berita Terkini
Kajari Ambon Bongkar Dugaan Korupsi Rp 5,3 Miliar di DPRD Maluku | Kajari Ambon Bongkar Dugaan Korupsi Rp 5,3 Miliar di DPRD Maluku |
|
|
| Minggu, 21 September 2008 | |
|
AMBON - Kejaksaan Negeri Ambon telah membongkar dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Maluku terkait dengan dana insentif dewan sebesar Rp 5,3 miliar dalam dua tahun anggaran.
Kepada KBO-Maluku, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon Daniel Palapia, SH, di ruang kerjanya, Selasa (17/9), mengungkapkan hal itu. “Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi sudah rampung kami lakukan,” ungkap Kajari. Menurutnya, hasil penyelidikan yang telah berhasil dirampungkan sudah dikirim kepada Jaksa Agung dan Kajati Maluku, selanjutnya kasusnya akan digelar untuk ditingkatkan menjadi penyidikan. “Kami tinggal menunggu perintah Kajagung dan Kajati untuk digelar kasusnya. Semua bukti-bukti menyangkut dengan dugaan korupsi sudah kita kantongi selama proses penyelidikan kita lakukan,” bebernya. Bahkan, lanjut dia, bukti-bukti yang mengarah kepada mereka yang bertanggung jawab hingga menyebabkan adanya dugaan korupsi sudah jelasa. “Pokoknya saya tinggal tunggu hasil penyelidikan yang dikirim kepada atasan ditindaklanjuti, kemudian saya dan tim mulai melakukan penyidikan,” tegasnya. Dikatakan, dirinya sama sekali tidak pernah gentar dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam wilayah kerjanya. Selama ini, kata dia, ada opini bahwa kalau kasus-kasus korupsi diusut akan menganggu Kamtibmas di daerah hanya sebuah kamuflase dari para koruptor. “Opini semacam itu memang ada, dan itu memang disengaja untuk menghembuskan isu-isu yang demikian. Sehingga para koruptor bisa bebas melakukan aksinya. Padahal, kalau kasus-kasus semacam diangkat dan diproses justru masyarakat Maluku sepenuhnya mendung. Nah, opini ini yang sengaja diputarbalikan,” papar Palapia. Ia berpendapat isu-isu soal Kamtibmas Maluku bisa terganggu hanya karena persoalan pengusutan kasus-kasus dugaan korupsi diangkat adalah sebuah kebonghongan yang dimainkan para koruptor. “Bagaimana rakyat bisa sejahtera jika praktek pembodohan terhadap masyarakat terus menerus dilakukan. Saya kira dengan mengusut kasus-kasus korupsi di Maluku Kamtibmas lebih terjaga,” sarannya. (KIE)
|
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
| Penegakan Hukum Ala Polres Ambon Di tengah Markas Besar (Mabes) Polri, berkampanye menyangkut pentingnya pelayanan masyarakat yang harus dilakukan “korps baju coklat” ini, berikut pemberantasan premanisme yang meresahkan warga dipelbagai... selengkapnya... |
| Pria Amerika hamil lagi selengkapnya... |
