Kantor Berita Online Maluku

Rabu, 03 Desember 2008
Home arrow Laporan Khusus arrow Zimbabwe Didesak Tunda Pilpres
Zimbabwe Didesak Tunda Pilpres Cetak E-mail
Kamis, 26 Juni 2008
ImageSebuah pertemuan puncak negara-negara Afrika bagian selatan mendesak agar pemilihan presiden Zimbabwe tahap kedua ditunda karena aksi kekerasan baru-baru ini. Pemerintah Swaziland, Tanzania dan Angola menyatakan, kondisi saat ini tidak memungkinkan pemilihan yang bebas dan adil.

Pemimpin oposisi Zimbabwe Morgan Tsvangirai sebelumnya menyerukan agar Uni Afrika dan negara-negara tetangga melakukan intervensi untuk membantu mengakhiri krisis.

Inggris berencana untuk menarik gelar ksatria kehormatan Presiden Robert Mugabe.Mugabe adalah orang asing pertama yang dibatalkan gelar kstarianya sejak diktator Romania Nicolae Ceausescu tahun 1989, sehari sebelum dia dieksekusi.

Saat untuk bertindak

Pertemuan puncak negara-negara Afrika mendesak kedua belah pihak yang bertikai agar mengadakan pembicaraan untuk mencari jalan kompromi.
Pernyataan itu dikeluarkan menyusul pertemuan sehari penuh di ibukota Swaziland, Mbabane.

Pertemuan itu dihadiri oleh pemimpin tiga negara dari Komunitas Pembangunan Afrika bagian Selatan (SADC) yang bertanggung jawab mengawasi perdamaian dan keamanan di kawasan itu.

Para pemimpin itu mengatakan, mereka khawatir dan kecewa atas penarikan diri Morgan Tsvangirai dari pemilihan presiden tahap kedua itu hari Minggu.

Namun mereka mengatakan, pelaksanaan pilpres dalam situasi saat ini dapat mengurangi kredibilitas dan legitimasi hasilnya.
Mereka juga mengatakan, rakyat Zimbabwe memerlukan "masa tenang".

Kelompok oposisi Gerakan Perubahan Demokratik (MDC) mengatakan, sekitar 86 pendukungnya dibunuh dan 200.000 orang lainnya dipaksa mengungsi dari rumah mereka oleh milisi-milisi yang setia kepada Partai ZANU-PF yang berkuasa.

Pemerintah menuding MDC sebagai penyebab aksi kekerasan.
Ketika ditanya mengenai apa yang akan dilakukan jika Mugabe tetap melaksanakan pilpres tahap kedua, para pemimpin SADC mengatakan: "Marilah kita menunggu dan melihat dahulu."

Mereka menyatakan telah mengundang Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki, penengah kawasan itu untuk urusan Zimbabwe.

Walaupun Mbeki tidak hadir, tambah mereka, para pemimpin SADC telah menginformasikan Mbeki lewat sambungan telpon.

Tuntutan

Pernyataan itu dikeluarkan setelah pemimpin oposisi, Morgan Tsvangirai menyerukan agar para pemimpin negara-negara Afrika membantu menyelesaikan krisis di Zimbabwe.

"Saya meminta Uni Afrika dan SADC agar memimpin dan memperluas inisiatif yang didukung PBB untuk mengatur proses yang saya sebut sebagai proses peralihan," kata Tsvangirai dalam sebuah jumpa pers di Harare.

Sambil menyebut pilpres Jumat ini tidak ada gunanya, dia menambahkan Zimbabwe harus mengupayakan sebuah penyelesaian politik berdasarkan dialog yang sungguh-sunggu dan jujur.

Tsvangirai mengatakan, peran Uni Afrika yang dia ajukan jangan menjadi "kelanjutan pembicaraan dan pembicaraan mengenai pembicaraan yang selama tujuh tahun tidak membuahkan hasil."

"Saat untuk bertindak adalah sekarang. Rakyat dan negara ini tidak bisa lagi menunggu. Kita harus menunjukkan kepemimpinan."

Dia juga mengajukan empat tuntutan penting yang dia sebut sebagai jalan keluar dari krisis:

Aksi kekerasan harus segera dihentikan, kelompok-kelompok yang disebut sebagai veteran perang dan milisi kaum muda harus dipulangkan ke rumah mereka dan pos-pos pemeriksaan harus ditutup.
Bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Zimbabwe.
Seluruh anggota parlemen yang terpilih tanggal 29 Maret lalu harus dilantik.
Seluruh tahanan politik, termasuk Sekretaris Jendral MDC, harus segera dibebaskan.

Dia mengatakan, rincian proposalnya itu perlu dipertajam lewat perundingan.

Ketika berkampanye hari Selasa, Mugabe mengatakan pemerintahannya terbuka untuk mengadakan perundingan dengan "semua orang", namun hanya setelah pilpres.

Pemerintah dan komisi pemilihan Zimbabwe menekankan, pemilihan presiden tahap kedua hari Jumat akan tetap berlangsung karena penarikan diri Tsvangirai terlambat sehingga namanya tidak bisa dihapus dari kertas suara.

Karena itu pengunduran diri Tsvangirai tidak sah.

Mugabe secara resmi menduduki posisi kedua setelah Tsvangirai dalam pemilihan presiden tahap pertama Maret lalu, namun jumlah suara yang diraih Tsvangirai dinyatakan tidak cukup untuk langsung menang.

Partai ZANU-PF yang berkuasa, pimpinan Mugabe, juga kehilangan kursi mayoritas dalam parlemen untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Zimbabwe tahun 1980. (BBC)
 
< Sebelumnya   Berikutnya >
[ Kembali ]