Sekarang ini ada kecenderungan baru yang menarik menurut Ketua Umum DPP PKB Ali Masykur Musa. Yakni, tidak hanya partai yang membutuhkan artis tapi artis juga membutuhkan partai sebagai instrumen untuk mengaktualisasikan potensi diri mereka. “Kalau dulu artis itu ornamen demokrasi, sekarang artis ingin menjadi aktor demokrasi,” katanya.

Lihatlah bagaimana sejumlah artis se­dang siap-siap untuk berkontestasi mem­perebutkan jabatan kepala daerah. Bintang pe­nya­nyi dangdut seperti Saiful Jamil dila­mar oleh DPC PPP Serang, Banten, untuk Pil­kada Serang berpasangan dengan Ruhyadi Kirtam Sanjaya.

Wanda Hamidah pun kabarnya ingin me­ngi­kuti jejak keberhasilan koleganya Dede Yusuf di PAN. Mantan model ini se­dang mempersiapkan diri untuk maju da­lam Pilkada Kota Tangerang mendampingi Walikota incumbent  H. Wahidin Halim, Oktober 2008 akan datang. Sementara di­sebut-sebut sebagai representasi artis di PAN, sebaliknya Wanda menganggap diri­nya bukan sebagai artis. “Saya tidak mem­po­­si­si­kan diri saya sebagai artis. Ketika di par­­tai, saya sebagai aktifis partai,” ungkapnya.

Keinginan Wanda untuk terlibat dalam politik didasari oleh pengalamannya seba­gai seorang aktivis mahasiswa dan kemauannya untuk mengubah keadaan : “karena background saya aktifis, what next nih setelah saya jadi mahasiswa? Sepertinya parpol lebih kongkrit. Saya bisa berharap memengaruhi kebijakan yang lebih positif,” kata Wanda.

Jika Wanda Hamidah bekas seorang ak­ti­fis mahasiswa, bagaimanapula dengan la­tar belakang Saiful Jamil yang juga mantan suami Dewi Persik itu ? Agaknya pe­nyanyi dangdut ini belum diketahui betul rekam jejak pengalamannya di dunia politik. Yang lebih banyak diketahui publik ialah ketena­rannya sebagai bintang panggung hiburan yang kini sedang menuju panggung politik.

Selama ini memang tidak banyak tampak selebritis yang terlibat dalam politik dan memperjuangkan isu-isu kebijakan publik. Mereka masih disibukkan oleh ketenaran individualitasnya dan lupa dengan kondisi miris rakyat kebanyakan yang dihiburnya.

Artis senior semacam Anwar Fuady  yang pernah mendaftarkan diri sebagai cap­res dalam konvensi Golkar , dan juga lama bergumul di dunia selebriti, berpendapat hendaknya artis yang ingin terjun ke dunia politik haruslah yang berkualitas dan memiliki konsistensi yang panjang di dunia hiburan.

“Kalau artis sudah besar dan memiliki bobot seperti Rano Karno atau Dede Yusuf, tidak ada masalah terjun ke dunia politik. Karena sebagai artis mereka memiliki wa­wa­san serta jaringan yang luas,” kata Anwar yang kini menjadi Ketua DPP Hanura.

Ketakutan akan rusaknya reputasi di kalangan seniman manakala artis yang tidak memiliki kualifikasi maju menjadi kandidat di Pilkada disuarakan pula oleh penyanyi kondang seperti Franky Sahilatua.

”Saya senang kalau artis itu tampil. Cuma jangan asal tampil, nanti malah menciderai kesenimanan itu sendiri. Saya justru berjuang mengangkat harkat dan martabat seniman itu lewat UU Hak Cipta, UU Pembajakan, dan lainnya,” tegas musisi yang kerap sering muncul bersama para aktifis LSM, buruh dan gerakan Prodem.

Franky misalnya menyayangkan bebe­ra­pa artis yang kini duduk di Senayan, tidak berbuat banyak untuk rakyat. “Coba saja anda lihat seniman-seniman di DPR kan tidak bunyi. Padahal, di DPR itu pekerjaan paling ringan”.

Diantara penyebab suara sunyi kala­ngan artis di DPR menurut Franky karena mereka tidak banyak memahami perkem­ba­ngan peraturan dan perundang-un­­da­ngan selama menjadi artis.

Lalu, kata Franky, tiba-tiba artis masuk legislatif atau kini mau masuk ke birokrasi, mereka pasti shock. Walaupun begitu Franky tetap memberikan pengecualian bagi beberapa orang artis karena kentalnya warna aktivis. “Kalau Nurul Arifin, Rieke Dyah Pitaloka, sudah menjalankannya bertahun-tahun.”

Nurul ataupun Rieke memang dikenal sebagai artis yang banyak terlibat pada isu-isu HAM dan perempuan. Tahun 2004 misalnya, selebritis seperti Nurul Arifin, Rieke Dyah Pitaloka,  Wanda Hamidah dan beberapa yang lainnya membentuk Komunitas Artis Peduli Sosial dan Politik. Terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di DPR .

Namun, Franky tidak ingin menghala­ngi artis ataupun non artis untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada karena merupa­kan hak setiap warganegara. Namun, Franky meminta para artis untuk mewaspa­dai fenomena artis terjun ke dunia politik ini sebagai fenomena kagetan saja dan strategi kamuflase partai atas kegagalan melahirkan kader partai yang terbaik.

“Fenomena artis di panggung politik itu fenomena tidak wajar. Itu isyarat kedodo­rannya kinerja partai dalam membangun kader-kadernya. Figur-figurnya tidak laku di masyarakat, sering mengecewakan masyarakat. Akhirnya diambil jalan pintas. Bahwa yang dikenal masyarakat itu artis. Inilah simplikisasi akibat kemerosotan kinerja partai,” katanya.

Artis sebagai vote getter
Tidaklah sebuah kesalahan jika parpol berencana untuk mencalonkan seorang artis sebagai kepala daerah ataupun kepala pemerintahan yang lebih tinggi. Namun, apakah itu sebuah bentuk penghargaan dan keterbukaan partai untuk menerima semua kalangan masuk ke partai ataukah hanya semata-mata untuk menjadi vote getter (pendulang suara)?

Ketua Umum DPP PKB Ali Masykur Musa, mengakui, perekrutan para selebriti ini karena partai membutuhkan public relations (PR) untuk mengajak publik mencintai partai. Selain pula untuk menambah suara dari ceruk pasar yang lain. “Menempatkan para artis dalam jajaran partai untuk menambah suara dari captive market  PKB yang sudah jelas,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hasan berpendapat, kehadiran artis di PAN bukan hanya dimanfaatkan sebagai vote getter. Namun, kolega Zulkifli di PAN yang juga artis Wanda Hamidah justru mengakui potensi artis yang dapat diman­faatkan sebagai vote getter. Bedanya, Wanda mengangap artis sebagai vote getter  itu masa lalu, sekarang artis yang ingin di partai harus jadi kader.

“Dari dulu artis kan jadi vote getter. Kalau dulu mereka secara profesional mendapat bayaran.  Nah, sekarang saran saya artis harus jadi kader partai, jangan hanya bersifat dadakan kalau mau Pemilu saja,” kata Wanda.

Wanda mengingatkan kembali bagai­ma­na rezim Orde Baru lewat Golkar me­man­faatkan para artis untuk disuruh nyanyi, menghibur dan menjadi juru kampanye.

Bagaimanapun posisi artis sebagai vote getter yang efektif, kata presenter ulung Tantowi Yahya, sebetulnya sudah sangat disadari oleh para artis.  “Oleh karena itu kita harus punya bargaining dengan partai. Kita tidak mau hanya dijadikan sebagai vote getter,” paparnya.

Menurut Tantowi bentuk bargaining itu bermacam-macam, misalnya memilih untuk menjadi anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi. Atau seperti dirinya yang memutuskan untuk tidak duduk di Senayan tapi menyuarakan isu-isu yang ti­dak banyak disuarakan DPR semisal pariwi­sata, kebudayaan dan pendidikan. Sejak awal Tantowi menyadari sulitnya berjuang sendirian, sehingga ia merasa butuh ken­deraan atau perahu seperti Partai Golkar.

Memilih untuk tetap aktif di Partai, diakui Tantowi, tidak selamanya karena ingin menjadi anggota dewan. Ia ingin lebih banyak belajar bagaimana kepartaian dan bergaul dengan banyak ragam masyarakat yang ada di partai. Fenomena selebritis macam Tantowi juga dapat ditemukan di PAN, kata Zulkifli. “Di PAN banyak artis yang ikut, tapi tidak semuanya tertarik jadi anggota DPR, yang tertarik  Dede Yusuf dan Wanda Hamidah. Tapi mereka mau berkeliling mempromosikan PAN ke rakyat,” kata Zulkifli.

Artis seperti Astri Ivo juga menganggap bahwa berpolitik itu tidak harus menjadi kandidat. Menurutnya masih banyak kepentingan rakyat yang bisa disuarakan para artis. “Tidak hanya urusan hak cipta, tapi juga hak sehat, hak pendidikan, hak wanita untuk menentukan hak pilihnya, dan itu harus diperjuangkan,” kata artis yang kini sedang bersimpati dengan PKS.
    Astri Ivo menginginkan parpol tidak hanya sekadar mengandalkan figur para artis hanya sebagi vote getter , tapi harus mampu memilih individual artis yang memiliki kapasitas untuk memperjuangkan keinginan rakyat.

Kualitas artis
Presiden PKS Tifatul Sembiring me­nandaskan pemilihan artis menjadi kandi­dat di Pilkada ataupun caleg bukan karena kepopulerannya sebagai artis. Tetapi karena visi kenegaraan, kompetensi dan kredibili­tas. “Orang boleh masuk dunia politik, tapi tidak cukup hanya memiliki popularitas,” ungkapnya.

Untuk urusan mengusung calon PKS yang berasal dari artis, kata Tifatul, Pengu­rus PKS sebelumnya melakukan fit and proper test dan mengedepankan artis yang memiliki kompetensi. “Sejauh ini PKS baru mengusung dua artis, yaitu ibu Marissa dan Pak Dede. Saya melihat dari saringan PKS keduanya lebih menonjol karena kompeten­sinya, daripada keartisannya,” katanya.

Seperti Tifatul, Ali Masykur Musa juga menekankan pentingnya untuk merekrut artis yang memiliki karakter dan disukai publik. “Jadi bukan sekedar artis. Dede Yusuf dan Rano Karno termasuk artis yang memiliki karakter. Artis yang menang dan diterima itu adalah artis yang berkarakter,” ungkapnya.

Jika partai tidak hati-hati dalam me­nempatkan artis yang tidak berkarak­ter dalam Pilkada, kata Ali Masykur, bisa men­jadi blunder bagi parpol. “Kare­na ini menyangkut perfor­mance partai yang mengu­sung,” ujar­­nya.

Staf Pengajar Fisip Unas M Alfan Alfian me­ngingatkan partai untuk tidak latah memasang artis di Pilkada. Jangan karena kepanikan dan tidak perca­ya diri memasang kader sendiri, tambah Alfan, lalu partai memasang artis untuk menjadi pemanis politik, tinimbang memp­rioritaskan kualitasnya.     “Harusnya yang dilihat bukan artis atau non artis, tapi mampu atau tidak. Misalnya Saiful Jamil dipilih PPP untuk Kabupaten Serang, belum tentu dia otomatically dipilih. Karena tingkat electability-nya belum diketahui,” tandasnya.

Betul bahwa popularitas calon pemim­pin sangat diperlukan pada sistem pemilihan langsun, baik di Pilkada maupun Pilpres. Namun, kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari pemilih akan memilih calon pemimpin yang mereka kenal dan punya track record  yang bagus. “Tergantung artisnya, “ kata Qodari.

Aspek terkenalnya artis menurut Qodari barulah syarat cukup. “Dikenal saja baru satu hal. Karena dikenal bisa saja tidak disukai”. Atau dengan kata lain antara po­pularitas tidak secara otomatis berban­ding lurus dengan electability. Qodari pun me­ngambil beberapa contoh dimana para artis mengalami kekalahan dan kemenangan.

Di Pilkada Indramayu misalnya, selebri­tis seperti Komar memiliki tingkat pengena­lan yang bersaing dengan incumbent. “Dari aspek kesukaan dan evaluasi kemampuan, Komar kalah dari incumbent, “ kata Qodari.

Lalu Pilkada provinsi Banten pada 2006, dimana Marissa Haque maju berpasangan dengan Zulkiflimansyah  dari PKS.  Pada awalnya tingkat pengenalannya Marissa tinggi, namun kata Qodari sejalan dengan waktu semakin menurun. “Ada yang bilang karena Marissa terkesan arogan. Begitu dia banyak muncul, akhirnya evaluasinya menurun,” katanya.

Sedangkan fenomena kemenangan Dede Yusuf  ataupun Rano Karno sedikit berbeda. Selain keduanya memiliki tingkat pengenalan yang tinggi mereka juga, tambah Qodari, punya daya dongkrak yang cukup kuat. “Bila mereka dipasangkan dengan papan tengah bisa jadi papan atas,” ujar Qodari.

Bukan hanya panggung hiburan
Apalagi Dede Yusuf, sebagai bintang film laga Jalan Makin Membara  sosoknya dianggap sebagai pembela kebenaran. Ditambah lagi kemampuan bela dirinya seperti dalam bintang iklan Bodrex. Bahkan selama 14 tahun Dede jadi bintang iklan Bodrex. Selain itu, keduanya dikenal sebagai sosok aktifis yang intelektual dan memiliki keprihatianan akan penderitaan masyarakat.

Citra diri yang positif inilah yang diterima masyarakat dari televisi. Makanya menurut Pengamat Politik yang juga Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan, masyarakat hanya memilih calon yang dia kenal dan yang dia miliki informasinya. Pada tahap awal demokratisasi, kata Anies, mungkin artis akan diuntungkan tapi dalam jangka panjang belum tentu.

“Jika orang semakin lama menjalani demokrasi, maka masyarakat akan belajar mengenai konsekuensi pilihan. Ketika mereka memilih pimpinan dari artis apa yang terjadi, dari non artis apa yang terjadi. Dari situ nanti mereka akan mengambil langkah yang paling se­suai dengan aspirasinya. Kalau artis tidak melaku­kan apa-apa sesuai de­ngan keinginan masya­rakat, maka akan sulit bagi mereka untuk dipi­lih kembali,” katanya

Untuk itu, kata Anies, para artis perlu be­lajar dari kasus Joseph Estrada di Filipina. Estrada adalah seorang aktor film populer di Filipina, dan kebanyakan filmnya memerankan diri sebagai pahlawan gagah berani pembela rakyat miskin.

Namun, lanjut Anies, Estrada jatuh akibat skandal korupsi selama dia memerintah. Ia pun harus menjalani hukuman penjara seumur hidup karena korupsi itu. “Lalu apa yang terjadi pada masyarakat Filipina, mereka sekarang belajar banyak. Bahkan,  jangan lagi pilih bintang film,” kata Anies.

Sependapat dengan Anies, pengamat politik dari UGM, Arie Sujito, mengatakan, menarik artis kedunia politik hanyalah semakin menunjukkan gejala politik instan yang dimainkan parpol. Karena kata Arie, kalau hanya mengandalkan popularitas artis, tidak akan bertahan lama dan tidak akan menguntungkan parpol. “Artis juga memiliki batas ketenaran yang kian lama kian surut,” katanya.

Belum lagi, gaya entertain politik para artis, kata Arie, menjadikan panggung politik sebagai panggung hiburan.  Hal ini dimungkinkan terjadi karena artis dapat saja lupa membedakan antara realitas politik dan realitas panggung. Menurut Arie, jauh lebih baik jika parpol melakukan kaderisasi internal, sehingga kader yang dimiliki dapat membangun basis massa yang benar-benar kokoh dan ideologis.  man

sumber: Majalah Adil EDISI 33 bulan Mei - Juni 2008