AMBON – Polemik tentang Penetapan Ibukota Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku hingga kini belum berakhir. Pemerintah kabupaten dan DPRD setempat seharusnya taat kepada Undang – undang Nomor 40 tahun 2003 yang mengamanatkan, ibukota defenitif SBB adalah dataran Hunipopu.

Temuan KBOMaluku.com, bahwa kerancuan dalam penetapan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), terdapat pada daftar lampiran Undang – undang (UU) Nomor 40 Tahun 2003 tentang pemekaran dan penetapan Kabupaten SBB.

UU Nomor 40 menetapkan dataran Hunipopu sebagai Ibukota Kabupaten SBB. Tetapi dalam lampiran tersebut, titik ibukota pada sketsa lampiran peta berada di wilayah Piru hingga Kalipassa. Seharusnya, titik dalam sketsa peta ibukota itu berada pada areal dataran Hunipopu yang terbentang dari Loki hingga Ariate, sesuai dengan letak ibukota yang ditetapkan.

Dalam rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bahasan DPRD Kabupaten SBB, telah disepakati tiga tempat sebagai pilihan. Tiga tempat alternatif itu, Desa Loki sampai dataran Hunipopu, Desa Ariate sampai Desa Kawa dan Piru hingga Kalipassa.

Senin (10/3), DPRD Kabupaten SBB akan menetapkan satu dari tiga tempat alternatif itu sebagai ibukota defenitif. Pilihan kepada tiga lokasi itu sesuai dengan kajian tim LAPI Institut Tekhnologi Bandung (ITB) yang cenderung kepada pilihan pertama, Loki hingga dataran Hunipopu. Pilihan atas kajian LAPI ITB itu juga sesuai dengan tuntutan UU No.

"Pembahasan Ranperda ibukota defenitif SBB bukan terkait surat keputusan atau SK Mendagri yang bertentangan dengan UU. Tetapi, sesuai  kajian  LAPI ITB  dan mengacu kepada Undang - undang Nomor 40 tahun 2003 yang mengamanatkan, ibukota defenitif SBB adalah dataran Hunipopu," kata Ismail Marasabessy, Ketua Fraksi Kerakyatan DPRD SBB