Sejak dibentuk pertengan tahun 2007 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Ambon belum memberikan konstribusi positif terhadap penuntasan korupsi di Provinsi Maluku. Padahal dalam temuan lembaga itu, terdapat ratusan penyimpangan atas implementasi keuangan negara dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) pada tahun 2005 hingga tahun 2007.

“Buruknya kinerja BPK ini menunjukkan bahwa BPK mandul, bahkan BPK hanya sebuah lembaga dari sekian lembaga yang tidak memiliki visi yang jelas,” ungkap Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku – Maluku Utara, Abdul Salam Hehanussa, Kamis.

Ia juga mengungkapkan, banyak sekali korupsi di kabupaten – kabupaten yang tidak tertangani hingga saat ini, terutama kabupaten – kabupaten yang baru dimekarkan. “Yang lebih celaka lagi, temuan – temuan penyimpangan dari hasil audit BPK itu tidak pernah ditindaklanjuti. Ini menunjukkan bahwa BPK tidak bertaring. BPK Mandul,” kata dia.

Oleh sebab itu, HMI meminta kepada badan yang dikomandoi Anwar Nasution itu untuk tidak terpaku melihat temuan penyimpangan keuangan negara dari hasil audit lembaga tersebut, tetapi proaktif bekerja sama dengan pihak kejaksaan, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, pers dan berbagai pihak yang dapat menghentikan penyimpangan atas keuangan negara.