Tanggal 23 Mei 2008 adalah hari yang paling tragis bagi rakyat Maluku. Diklaim tragis karena hari tersebut secara tidak terduga lahir dua peristiwa penting. Yakni, rakyat Maluku dipaksa menanggung beban kenaikan harga BBM dan sekaligus menjadi penonton atas penyerahan tiga blok Migas di Maluku kepada pihak asing.

ketidakberdayaan rakyat Maluku juga dialami oleh bangsa Indonesia yang sama-sama menderita akibat keculasan elit penguasa. Namun lepas dari persoalan kenaikan harga BBM yang telah menjadi problem nasional, dari perspektif kepentingan reginonal perlu untuk dikaji khusus dan terpisah.

Artinya, orang Maluku harus memiliki sikap dan pandangan tersendiri dalam menghadapi problem nasional tersebut. Jika persoalan BBM selama ini diseragamkan sebagai beban bersama, maka hal itu sangat ironis. Mingingat, rakyat Maluku memiliki kekayaan sumber minyak yang setiap bulan mencapai lebih dari 21 ribu barel namun mengapa harus menjadi pihak yang miskin dan menanggung beban kenaikan BBM?

Selain itu, yang sangat mengusik keprihatinan kita sebagai anak Maluku, keputusan menaikan harga BBM oleh pemerintah pusat disandingkan secara bersamaan dengan pengumuman pemenang tender tiga blok Migas yang ada di wilayah Maluku. Tindakan penguasa Jakarta tersebut, suka atau tidak suka, sangat mencederai akal sehat dan nurani rakyat di Maluku.

Keputusan seputar tiga blok Migas yang menjadi hak milik seluruh rakyat Maluku adalah persoalan strategis yang tidak dapat diputuskan tanpa melibatkan rakyat Maluku. Apalagi, meletakan keputusan tersebut disaat rakyat Maluku sementara terpukul dan berada dibawah bayang-bayang kekhawatiran dari dampak kenaikan BBM yang dapat menyulitkan kehidupan mereka.

Prilaku culas dan serakah yang saat ini dipertontonkan rezim pusat bukanlah hal baru. Namun, tidak berlebihan dapat disebut sebagai 'mata rantai kebijakan neo kolonialis modern'. Karena, kesan yang tersirat dibalik dua keputusan culas tersebut, diduga tidak lepas dari pengaruh intervensi pihak asing.

Tentunya, menghadapi kenyataan yang krusial di atas, perlu adanya sebuah terobosan yang mutahir dari elemen kritis, baik Pemda maupun rakyat Maluku. Sebab jika hal ini dibiarkan, maka kita sebagai anak Maluku dan bangsa Indonesia akan terus terjebak dalam bingkai republik yang hanya sebatas nama tanpa adanya rasa kemanusiaan dan keadilan.

Selain itu, Maluku yang kita cintai adalah negeri yang kaya sumber daya alam dan pesona serta potensi lautnya yang takjub, namun terbukti sampai sejauh ini tetap saja rakyatya miskin dan sengsarah. Kita butuh rapublik yang sejatinya adalah NKRI bukan republik mimpi. (Faizal Assegaf).