Bila pemerintah tak mempersoalkan maka perubahan itu benar-benar tak akan menjadi soal. Siapa berani melarang atau mencela. Barang apa yang tak layak dan karena itu tak dikehendaki masyarakat, bila orgnisasi kaum intelektua berubah menjadi partai politik, semua itu sah-sah saja dan tejadi begitu mudah.
Jadi, warga masyarakat tinggal manut, taat, patuh. Memberi saran atau alternatif, betapa pun bagusnya, malah mengundang aneka kecurigaan.

Diam adalah pernyataan yang paling baik sekarang ini. Tetapi bila kita serba terbuka dan tahu organisasi kaum intelektual tersebut sejak awal Cuma berurusan pada persoalan ilimiah atau mengurus segi-segi kehidupan sosial masyarakat, maka perubahan seperti itu pantas ditangisi.

Peralihan pemihakan dari soal ilimiah maupun segi-segi sosial dalam hidup rakyat kehidupan politik, akhir-akhir ini tak bisa diberi arti lain kecuali bahwa itu berarti tak ada lagi orang mau peduli akan hidup rakyat.
Pergeseran organisasi kaum intelektual menjadi partai politik berarti sebuah pergeseran bahwa rakyat memang tak lagi punya kawan. Rakyat tak punya lagi pendamping yang bersedia membela mereka secara gigih.

Orang akan makin tak peduli atas nasib rakyat. Bila mereka tergusur, mereka harus berjuang atau membela nasib sendiri. Bila mereka teraniaya oleh aneka proses politik, mereka akan terpojok sendirian.
Keadaan sekarang serba salah. Sikap tulus memihak rakyat, bisa dituduh sok manusiawi, ekstrem kiri baru, dan aneka tuduhan lain. Tapi bila benar ada peralihan dari organisasi kaum intelektual ke partai politik, alasannya mungkin lain; bahwa menjadi partai politik jelas lebih strategi, lebih cepat, dan lebih enak.

Lewat partai politik orang bisa meraih cita-cita politiknya untuk melakukan mobilitas sosial. Jika ditanya secara terbuka dan kaum intelektual mau bicara jujur, jalur politik memang lebih mereka suka.
Mungkin Cuma sedikit intelektual yang tetap sabar berjuang dijalur ilimiah dan berani hidup jauh dari partai politik. Mereka yang memiliki naluri politik, dan karena itu besar pula ambisi politiknya, jelas akan menganggap jalan politik seperti itu paling strategis bagi perjuangan mereka.

Mereka pura-pura lupa, atau pura-pura tak tahu bahwa partai politik di masyarakat kita tidak punya gigi. Mereka pura-pura tidak tahu bahwa bila tujuan politik kita tercapai, kita lantas diam. Orang pura-pura tidak tahu bahwa jalan politik pada batas tertentu merupakan jalan buntu.
Bila benar ada organisasi kaum intelektual yang berubah menjadi partai politik, berarti ia berjalan mundur. Wadah politik memang mendekatkan mereka ke kekuasaan. Tapi ia juga hampir otomatis menjauhkan diri dari rakyat. Kecuali bila seperti disebut diatas,orientasi politik buat meraih kekuasaan memang tujuan utama mereka sejak awal.

Kaum intelektual yang dibayangkan sebagai orang-orang mandiri,bebas dan berani menyuarakan kepentingan kelompok –kelompok yang tidak punya pelindung, setelah jadi parpol tidak ada lagi. Di dalam partai politik mereka akan lebih suka diam, apalagi jika mereka leluasa menikmati fasilitas partai maupun kemewahan.
Jadi siapa yang akan memainkan peran sebagai penjaga hati nurani masyarakat? Siapa yang akan berdiri dalam posisi memberi kontrol atas jalannya proses politik?

Kebanyakan tujuan tetap jelas seperti dulu; membangun supremasi, membangun mitos-mitos kebesaran. Dan sebagai yang terbesar, punya hak monopoli menilai pihak lain baik atau buruk, merugikan atau menguntungkan. Pendeknya, mutlak jadi penentu.

Kalau proses ini yang ditempuh, maka warga masyarakat dan bisa lebih mudah di mainkan ke kiri dan ke kanan. Tetapi sebetulnya mereka tidak pernah kehilangan apa-apa. Juga tak kehilangan pendamping yang siap membela bila mereka dirugikan. Dengan begitu menjadi jelas bahwa para intelektual itu sejak awal memang tak pernah punya komitmen kerakyatan dan keadilan sosial.
Kalau sudah begitu, lantas menjadi jelas komitmen mereka semata-mata demi politik dan kekuasaan.
Dari dulu, rakyat pendeknya memang sendirian.[M.S]